Selamat datang di Center for Democracy and Transparency 3.1 website. CDT 3.1 merupakan bagian dari kepedulian kami terhadap perkembangan dan dukungan kami kepada demokrasi di negeri kita tercinta. Demokrasi tidak serta merta muncul begitu saja, demokrasi harus dimulai dari sosok yang menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya.

Obama dan Bhineka Tunggal Ika

Dalam pidatonya di Kampus Universitas Indonesia, Depok, 10 November lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama antara lain mengatakan, kalau bangsa AS punya semboyan “Unity in Diversity”, Indonesia punya “Bhineka Tunggal Ika”. (more)

Belajar Pancasila dari Obama

(20/11/10)---Kuliah umum Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Hussein Obama Jr., pada Rabu (10/11) di hadapan sekira 5.000 undangan di kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, tentang betapa tangguhnya komitmen kebangsaan yang berada di dalam jantung Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, tentulah menggugah hati kita.(more)

Pidato Presiden Obama di Universitas Indonesia

(10/11/10)---Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the people of Jakarta. And thank you to the people of Indonesia.

I am so glad that I made it to Indonesia, and that Michelle was able to join me. We had a couple of false starts this year, but I was determined to visit a country that has meant so much to me. Unfortunately, it’s a fairly quick visit, but I look forward to coming back a year from now, when Indonesia hosts the East Asia Summit. (more)

Komplikasi Sistem Presidensial

(02/11/10)---Baru-baru ini DPP Partai Golkar dalam rangka HUT yang ke-46 menyelenggarakan seminar nasional dengan topik “Aspek-Aspek Perbaikan Sistem Politik Indonesia”. (more)

Dua Sumber Korupsi

(17/09/10)---Sejujurnya kita muak mengamati praktik korupsi di Indonesia yang dari era ke era bukannya makin turun, tetapi justru kian meningkat. Apalagi ketika tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan grasi kepada seorang koruptor (Syaukani Hasan Rais, mantan bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur). Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan yang ke-65 itu, pemerintah bukan hanya memberikan grasi, tetapi juga remisi kepada 341 dari 778 terpidana korupsi. (more ...)

"Ukhuwwah Islamiyyah" dalam Berhukum

(15/09/10)---Beberapa waktu yang lalu seorang kawan lama yang saat mahasiswa aktif bersama saya di Himpunan Mahasiswa Islam datang kepada saya untuk meminta tolong agar, atas nama ukhuwwah islamiyyah, saya membantu memenangkan seorang calon kepala daerah yang sedang beperkara di Mahkamah Konstitusi. (more ...)

Konfederasi Partai Politik: Akal-akalan Parpol Mengatasnamakan Suara Rakyat

(20/07/10)---Memasuki pembahasan perubahan undang-undang paket politik (UU Parpol, UU Penyelenggara Pemilu, UU MD3, dan UU Pemilu) berhembus wacana konfederasi partai politik. Konfederasi sendiri jika dilihat dalam kbbi online diartikan sebagai gabungan beberapa organisasi. Tujuan dan wacana ini pun bukanlah mahluk asing yang sama sekali baru.(more ...)

Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Beltim (sampai dengan 6 Juli)

(20/07/10)---Ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Pemilukada 2010, antara lain:

Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Beltim (sampai dengan 6 Juli)

(06/07/10)---Perhitungan suara Pemilihan Kepalada Daerah Kab. Belitung Timur sampai dengan hari Selasa (06/07), dr. Basuri T. Purnama yang bepasangan dengan Zarkani masih tetap memimpin dengan jumlah suara sebedar 23.034 (42.63%) suara. Berikut hasil perhitungan suara : (more ...)

UU Parpol DIrevisi

(22/05/10)--Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Legislasi DPR RI mulai merumuskan revisi terhadap UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Padahal UU ini baru berusia kurang lebih 2,4 tahun (diundangkan tanggal 4 Januari 2008). Upaya revisi ini baru masuk tahapan mencari masukan, dan pendapat dari para pakar/ahli politik, baik dari kalangan akademisi, praktisi, LSM, maupun partai politik. (more ...)

Pelayanan Publik: Antara Harapan dan Kenyataan

(19/05/10)---Harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dari   pemerintah melalui pelayanan publik nampaknya masih menghadapi banyak kendala, walaupun sudah ada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 yang secara khusus mengatur tentang Pelayanan Publik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (more ...)

Aspek Hukum Pelayanan Publik

(16/05/10)---Berbicara tentang pelayanan publik tidak terlepas dari upaya  pemerintah untuk mensejahterakan rakyat melalui kegiatan-kegiatan dan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan sehari-hari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan amanat langsung dari Pembukaan UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam alinea keempat yang mengatakan bahwa: (more ...)

Wawancara Calon Bupati Belitung Timur Basuri Tjahaya Purnama

(12/05/10)---Visi mengenai kesehatan masyarakat, mengingat pekerjaan Anda sebagai seorang dokter dan misi membangun Kabupaten Belitung Timur bila terpilih menjadi Bupati?

Uang masyarakat terbuang cuma-cuma akibat rokok, paling tidak Rp 108 milyar per tahun. Angka tersebut hanya di Belitung Timur, saya sudah mengadakan survei karena saya pernah menjabat Kepala Dinas Kesehatan di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Padahal uang sebesar itu bisa digunakan untuk kesehatan gratis. Saya akan kampanye anti rokok bila terpilih nanti (more ...)

Mencegah Benih Konflik Dalam Pemilukada

(08/05/10)---Gemerlap politik menjelang berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pemilukada) dibeberapa daerah semakin terasa menghentak. Meski kompetisi antar pasangan calon mulai berlangsung dalam ritme yang semakin dinamis. Namun jika bercermin dari pemilukada sepanjang 2005-2008 silam, potensi konflik tetap tidak bisa diremehkan. (more ...)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11 /PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010

(22/03/10)---Perseteruan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang kewenangan perekrutan dan pengangkatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota berakhir di Mahkamah Konstitusi dengan kemenangan Bawaslu......... (more ...)

Menanti Mundurnya Si Salah

(05/03/10)---Tak henti-hentinya para politisi yang duduk diatas kenyamanan itu meneriakkan kebenaran. Di lain pihak si salah yang dinyatakan bukan oleh hukum Tuhan (lex aeterna-God’s plan for the universe) tetapi karena voting (mekanisme terburuk demokrasi-aksi politik), menyerukan kebenaran bukanlah di voting melainkan hanya terdapat pada Tuhan meskipun kebenaran tersebut kerap kali terlambat. Kebenaran seakan-akan berada dalam pilihan opsi A atau C pada sidang paripurna tersebut. . (more ...)

Menarik Batas Sentuh Negara terhadap Agama

(20/02/10)---Menjadi sebuah peta yang tidak memiliki arah mata angin saat opini mengenai hubungan antara agama dan negara berkembang. Saat ini RUU Nikah Siri menohok kesadaran masyarakat akan tangan negara yang dinilai keterlaluan menjamah dan menyentuh agama. Negara hadir bagai sosok perusak kaidah-kaidah aturan agama yang telah ada. (more ...)

Telenovela dengan Episode "tangisan buaya dan hukum Indonesia"

(14/11/09)---Wajah dunia hukum Indonesia akhir-akhir ini penuh dengan suasana dramatis yang mengharu biru, dimulai dengan Kabareskrim non aktif Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji yang nampak berkaca-kaca pada saat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Susno mengatakan bahwa sia menangis karena merasa menjadi ayah. "Karena jabatan, saya telah mengorbankan mereka [keluarga]. Seorang ayah mana yang tak meneteskan air mata untuk anaknya," ungkap Susno. Tangisan Susno-pun berlanjut pada saat bertemu dengan Tim Pencari Fakta (Tim 8) yang dipimpin oleh Adnan Butung Nasution, pada saat pertemuan di gedung Wantimpres, Susno kelihatan kembali berkaca-kaca.......(more ...)

Perlukah Gaji Menteri Naik Saat Ini ?

(28/10/09)---Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) sudah dilantik dan tentunya para menteri sudah mulai bertugas menjalankan peran sebagai bagian eksekutif guna membantu jalannya pemerintahan. Belum ada sebulan para 'pemenang Cikeas' idol show ada kabar yang tiba-tiba mengagetkan hati nurani seluruh rakyat bahwa menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan akan ada penyesuaian (naik) gaji presiden dan menteri. Namun kenaikan masih digodok oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) EE Mangindaan.......(more ...)

Lima Tahun SBY-JK (Bidang Politik dan Keamanan) , teroris "beres" politik "biasa saja"

(17/10/09)---Lima tahun sudah pasangan SBY-JK mengentaskan masa baktinya sebagai pemimpin bangsa ini, untuk SBY masih ada lima kedepan untuk merampungkan janjinya yang tidak kesampaian bersama pasangan barunya Boediono. Banyak pencapain yang tentunya positif dimata masyarakat dan banyak juga hal-hal atau kebijakan yang membuat rakyat bertanya-tanya tentang janji kampanye 5 tahun yang lalu......(more ...)

DPR bukan Dewan Permainkan (hati) Rakyat !

(05/10/09)---Pertama-tama selamat buat para wakil rakyat yang terhormat atas pelantikannya dengan dana yang WAH !, banyak harapan yang disandangkan kepada anggota DPR agar benar-benar menjadi wakil rakyat sesuai dengan janji-janji masa kampanyenya, dan yang terpenting adalah membuat undang-undang sesuai dengan harapan masyarakat demi kemakmuran dan kemajuan bangsa dan negara bukan hanya sekedar undang-undang atau kebijakan copy paste.....(more ...)

Pancasila sebagai Working Ideology

(02/10/10)---Tanggal 1 Oktober ini bangsa Indonesia memperingati kembali sebuah hari yang sudah dikhususkan dengan nama “Hari Kesaktian Pancasila”. Nama yang diberikan pemerintah tersebut tentu bukanlah tanpa makna. Tapi pertanyaannya, masihkah makna tersebut kita hayati hingga kini? (more ...)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11 /PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010

(22/03/10)---Perseteruan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang kewenangan perekrutan dan pengangkatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota berakhir di Mahkamah Konstitusi dengan kemenangan Bawaslu......... (more ...)

Ulasan Terhadap ketentuan Bab V Pasal 19 RUU tentang Mata Uang

Pasal 19 tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Uang Rupiah wajib digunakan dlm setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan/atau kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya, di wilayah NKRI"

Pasal ini bersifat "melarang".......... (more ...)

Beri Jalan Orang Cina

In memory of Gus Dur

Jadi orang Cina di negeri ini, di masa ini pula, memang serba salah. Walaupun sudah ganti nama, masih juga ditanyakan 'nama asli'nya kalau mendaftarkan anak ke sekolah atau jika membuat paspor. Mungkin, karena memang nama yang digunakan terasa tidak pas bagi orang lain, seperti nama "Nagaria". Biasanya naga menggambarkan kemarahan dan keganasan. Apakah si naga yang riang gembira ini tertawa-tawa? "Hartadinata" , terasa lucu, karena tidak klop antara kekayaan dan keanggunan jabatan, antara harta dan nata.(more ...)